Poldasu Amankan Lima Orang Dalam OTT di Padang Sidempuan

oleh Riduan Situmorang pada 11 April 2018 (435 kali dibaca)

Foto dari Dey Gunawan Hutajulu

Medan-Polda Sumut menggelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap Plt Kabid Pelayanan Dinas Perijinan Pemko Padang Sidimpuan, APH (36) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (10/4).

“Penyidik masih melakukan gelar perkara kasus OTT di Padang Sidempuan untuk menetapkan tersangka,” ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Rabu (11/7).

Saat ini, sebut Nainggolan, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan APH memeras orang dalam proses pengurusan izin pendirian usaha CV Tapian Nauli.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting menerangkan, unit Tipikor Poldasu telah mengamankan lima orang terkait kasus ini serta menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 15 juta, dokumen berkaitan dengan perijinan, 2 unit HP dan satu lembar kwintasi penyerahan uang.

Lebih jauh Rina mengatakan, OTT itu dilakukan bermula dari tertangkapnya saksi pemberi inisial BL, yang menjabat sebagai Direktris CV Tapian Nauli. Polisi kemudian mengusut kasus ini lalu ditangkaplah APH yang diduga sebagai penerima uang.

“Di laci APH ditemukan uang tunai sebesar Rp 15 juta. Uang itu diduga hasil pemerasan yang dilakukannya kepada saksi dalam hal pengurusan izin pendirian usaha CV Tapian Nauli itu,” terang Rina.

Sedangkan dokumen perizinan, kata Rina, sudah diserahkan, namun pelaku meminta awalnya sejumlah uang Rp 53 juta. Penyerahan uangnya dicicil Rp 15 juta diserahkan Selasa 10 April 2018. Kemudian sisanya Rp 38 juta akan diserahkan minggu depan apabila proses perizinannya sudah kelar.

Saat ini, sambung Rina, polisi juga tengah memeriksa saksi-saksi, di antaranya Pegawai Dinas Perizinan masing-masing inisial SR (37), MZL (46) dan JG (43).

“Selanjutnya telah dilakukan pemasangan police line di ruang kerja ruang Kepala Dinas Perizinan dan dilakukan gelar perkara untuk penentuan status perkara apakah layak sidik atau tidak,” tandas Rina.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menganjurkan agar kepolisian mengusut kasus ini lebih mendalam. Ia mengatakan, patut diduga, APH tidak kerja sendiri. “Perlu dikejar kemungkinan keterlibatan atasannya, misalnya Kepala Dinas P2MSP,” katanya.

Abyadi berharap Dinas P2MSP harus menjadikan OTT ini sebagai momentum untuk mereformasi total penyelenggaraan pelayanan publiknya. “Bahkan tidak hanya di P2MSP, tapi juga bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Padangsidimpuan untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran demi memperbaiki pelayanan publik,” pungkasnya. (Red)

Baca Juga Berita Lainnya: Truk Gilas Pekerja Pelebaran Jalan

Baca Juga Berita Lainnya: Ratusan Mahasiswa Bidikmisi USU tidak Lulus Seleksi

Info Penulis

Terlanjur Suka Manulis, tapi Bukan Hoax. Pengajar di Prosus Inten Medan. Sangat Bersemangat untuk Mengajar Orang Lain Menulis. Sudah Pernah Ke Paris atau Keliling Eropa (Cie, ketahuan bohongnya) hanya Karena Menulis dan Berkebudayaan

Bagikan:


Komentar