Negara Apa Ini?

oleh Riduan Situmorang pada 2 Februari 2018 (369 kali dibaca)

 

Oppung Usia 92 Tahun Dihukum Karena Menebang Sebatang Durian

Coba katakan, tentu dengan hati bergetar, negara apakah negara kita ini? Negara hukum? Negara demokrasi? Negara beragama? Anda tentu akan keberatan, bahkan keberatan sekali, jika saya menyebut negara ini negara antah berantah: tanpa hukum, tanpa demokrasi, tanpa agama, terutama sekali, tanpa Tuhan, apalagi nurani! Namun, izinkan saya menyodorkan fakta yang genit ini kepada Anda: seorang nenek 92 tahun dipenjara hanya karena memotong sebuah pohon durian! Di negara mana ini bisa terjadi?

Jawaban sederhananya: di negara hukum. Ya, di negara hukum. Sebab, hanya di negara hukum kesalahan dipandang sebagai kesalahan tanpa melihat bagaimana keadaan seseorang itu. Hanya di negara hukum, kebenaran adalah kebenaran dan kesalahan adalah kesalahan. Hukum tak melihat apakah seseorang itu sebagai orang besar, orang kecil, orang tua, orang muda, orang sakit, orang sehat, atau orang mati sekalipun. Karena itu, kesalahan, di negara hukum, harus diganjar dengan hukuman setimpal. Oh, indah sekali berimajinasi tentang negara hukum.

Karena itu, adalah layak, bahkan sangat layak, menghukum seorang nenek meski sudah berumur 92 tahun. Sebab, kesalahan, sekecil apa pun, harus ditebus. Kematian tak bisa mengkahiri kesalahan. Sampai di sini, segalanya masih beres, bukan? Beres sekali! Namun, coba bandingkan dengan fakta lain di mana di negara ini ada banyak mafia hutan. Mereka menggunduli hutan. Demi mengangkut hasil hutan itu, kendaraan mereka bahkan menghancurleburkan jalan-jalan. Jalan-jalan lantas penuh lobang. Jalan-jalan kupak-kapik.

Terlalu Menyakitkan

Karena jalan yang rusak itu, ada ratusan orang celaka dan mati lalu meninggalkan  anak-anaknya. Anaknya jadi yatim. siapa bersalah? Adakah mereka dituntut? Jangankan dituntut, jalan yang rusak malah menjadi beban rakyat melalui pajak yang selalu ditagih. Menyeramkan, bukan? Kita bahkan belum sampai pada pembakaran hutan. Kita juga belum sampai pada karena asap pembakaran itu, kita pernah malu semalu-malunya di mata internasional. Adakah hukuman bagi mereka yang sudah membuat negara kita ini malu?

Baca Juga Opini Lainnya: Menebak Masa Depan Djarot di Sumut

Jangan lupakan, bahwa karena asap itu juga, ada ratusan orang terganggu pernapasannya. Adakah mereka dituntut untuk mengganti biaya pengobatan alat pernapasan? Jangan pula tutup mata pada fakta bahwa karena asap, sekolah diliburkan. Siapa bertanggung jawab? Di mana negara? Sekali lagi: di mana negara? Oh, ternyata masih banyak kejanggalan lain. Sekadar menyebut contoh, misalnya, kita tentu masih ingat bagaimana seorang mantan Ketua DPR cum mantan Ketua DPR “mengatur” berbagai sandiwara agar lepas dari jeratan hukum.

Menariknya (sebenarnya: malangnya), banyak pengacara berebutan hanya untuk membelanya. Bahkan, hakim mencoba membebaskannya melalui berbagai drama. Padahal, kalau dihitung, dari hasil korupsinya selama ini, kalau harus dikonversikan menjadi pohon durian pula, berapa batang pohon sudah durian yang sudah tertebas? Adakah dia dihukum dengan mudah? Kalau dihukum, apakah penjaranya reot? Sudahlah, kita sudahi menyebut contoh sampai di sini. Terlalu banyak kalau harus dijabarkan di tulisan ini. Terlalu menyakitkan pula kalau kita mengetahui itu semua.

Pertanyaan saya harus saya ulangi, coba katakan, sekali lagi dengan hati bergetar, negara apa sebenarnya negar akita ini? Apakah negara hukum? Kalau negara hukum, hukum seperti apa yang ditegakkan? Siapa penegak hukum itu? Siapa yang diuntungkan hukum itu? Siapa korban hukum itu? Saya sudah tahu jawaban Anda. Maka itu, tanpa ragu, saya harus mengatakan bahwa negara ini sebenarnya bukan negara hukum, tentu dalam pengertian yang berbeda. Sebab, di negara ini, hukum, terutama bagi orang kecil, terserak antara khalayan dan kenyataan.

Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kita gembira, tiba-tiba menangis. Tiba-tiba hukum itu terbaca, tetapi dengan tiba-tiba pula tak bisa dirasakan: lenyap. Saya jadi cerita pada sebuah pada novel berjudul The Trial. Novel ini adalah garapan Franz Kafka. Di novel itu, hukum dibuat menjadi khayalan: ditunggu-tunggu, tetapi tak kunjung tiba, bahkan hingga azal menjemput. Padahal, orang yang menunggu itu sudah jauh-jauh datang dari desa hanya untuk bertemu dengan hukum. Namun, hukum tak menyambutnya.

Dia malah dicegat seseorang yang berwajah garang di depan pintu pengadilan. Si orang garang itu menyuruh orang desa untuk duduk manis di depan pintu saja. Lama ditunggu, hukum tak tiba-tiba juga. Si orang desa semakin tua hingga akhirnya mati. Malang baginya karena dia tak kunjung bertemu dengan hukum. Cerita dalam The Trial ini adalah ejekan sekaligus ledekan betapa hukum itu hanya khayalan. Namun, jangan tertawakan pemangku hukum di dalam novel itu. Sekali-kali jangan, sebab, di negara kita, hal paling gawat malah terjadi.

Kembali Ke Dasar Sejarah

Bukankah di negara kita, hukum datang tanpa dijemput? Lalu, pada saat lain, hukum itu malah lari tanpa diusir? Bukankah di negara ini, fungsi hukum menjadi bias tak jelas? Inilah faktanya: bagi orang besar hukum menjadi alat pelindung, bahkan alat untuk mengancam. Namun, pada saat lain, bagi orang kecil, hukum jauh dari kata melindungi. Hukum malah hanya berfungsi untuk menghukum. Bahkan, menjemput orang lemah dari rumahnya untuk kemudian dihukum. Hukum menjadi suruhan bagi orang kaya untuk menjemput orang-orang lemah.

Baca Juga Opini Lainnya: Karena Jokowi, Mandailing Bukan Batak

Baiklah, baiklah, baiklah! Saya tak tahu lagi bagaimana menerjemahkan hukum di negara ini. Sebab, bagi orang kecil, hakim bukan lagi mengadili, tetapi menghakimi. Pengacara bukan lagi membela, tetapi memojokkan. Rumah pengadilan bukan tempat yang aman, tetapi menjadi ruang penjagalan. Bunyi-bunyi hukum menjadi teriakan untuk segera memburu orang kecil atas nama hukum. Semua ini semakin membuktikan bahwa negara kita bukan negara hukum. Semua fakta ini bahkan semakin meneguhkan bahwa negara kita tak beranjak maju-maju.

Peradaban negara kita malah terkesan kembali ke dasar sejarah hukum yang tak adil: codex Hammurabi. Kita sama-sama tahu bahwa codex Hammurabi, hukum pertama di bumi ini, jauh dari keadilan. Yuval Noah Hariri, sejarawan penulis buku Sapiens, sudah membuktikan hal itu. Sebab, konon, objek hukum Hamumrabi terbagi atas tiga kelas: atas, biasa, dan budak. Teknisnya, jika seseorang dari kalangan atas mematahkan tulang orang biasa atau budak, maka kalangan atas itu hanya perlu membayar shekel perak untuk menebus kesalahannya.

Sementara itu, jika orang biasa atau budak melakukannya, mereka harus menerima hukuman setimpal: tulangnya dipatahkan jika kesalahannya mematahkan tulang. Inilah yang dialami oleh nenek berumur 92 tahun itu. Meski dia menjerit atas nama hukum, negara justru tutup telinga. Suara orang kecil menjadi raung-raung tak jelas. Suara orang kecil menjadi kebisingan sehingga harus dihentikan. Maka, atas nama hukum, negara datang untuk memaki si pembuat kebisingan. Hukum menjadi alat peredam. Untuk terakhir kalinya, jawab pertanyaan ini, negara apa ini?

Baca Juga Opini Lainnya: Bagaimana Kita Harus Berpacaran?

Baca Juga Opini Lainnya: Memaknai Sumpah Pemuda di Zaman Now!

Info Penulis

Terlanjur Suka Manulis, tapi Bukan Hoax. Pengajar di Prosus Inten Medan. Sangat Bersemangat untuk Mengajar Orang Lain Menulis. Sudah Pernah Ke Paris atau Keliling Eropa (Cie, ketahuan bohongnya) hanya Karena Menulis dan Berkebudayaan

Bagikan:


Komentar