Mari Segera Memeratakan Pendidikan

oleh Riduan Situmorang pada 2 Mei 2018 (294 kali dibaca)

Ilustrasi Diambil dari Senuju.com

Syamsul Rizal pernah menulis “Pendidikan yang Bermutu dan Adil”. Pada tulisan itu, dia memulainya dengan contoh bagaimana pada tahun 1980 Persiraja Banda Aceh menjadi juara Perserikatan PSSI setelah mengalahkan Persipura di partai final. Sungguh final yang menakjubkan: Indonesia paling Barat dan paling Timur jumpa pada partai puncak. Syamsul Rizal kemudian membandingkannya dengan dunia pendidikan tinggi.

Mungkinkah Universitas Syah Kuala (Aceh) dan Universitas Cenderawasih (Papua) mampu mengalahkan universitas favorit, seperti UI, UGM, ITB? Jawabannya: mungkin, sejauh pemerataannya benar-benar diperhatikan. Bagaimana itu? Baiklah, jika Syamsul Rizal membahas pendidikan tinggi, maka pada artikel ini saya akan lebih fokus pada pendidikan dasar-menengah. Sebab, adalah logika yang benar bahwa jika kualitas pendidikan dasar-menengah sudah setara, pendidikan tinggi pun setidaknya akan mengacu pada kecenderungan yang sama.

Ini terlihat dari hasil amatan saya dalam pekerjaan sehari-hari di bimbel. Rata-rata mereka yang bersekolah di sekolah favorit selalu menargetkan universitas di Jawa. Sebaliknya, mereka yang bersekolah di sekolah biasa-biasa saja, jangankan di Sumatera Utara, mereka malah memilih universitas di pelosok. Ini tak terjadi andai sekolah kita mempunyai kualitas yang sama. Mereka pasti akan mengejar universitas yang kurang lebih sama.

Nah, di sinilah peluangnya: karena tak mungkin diterima di universitas yang sama, maka calon mahasiswa ini pun otomatis akan tersebar di berbagai tempat dengan satu catatan istimewa, yaitu bahan baku yang sama di universitas yang berbeda. Dengan bahan baku yang sama, meski pabrik yang berbeda, pasti kecenderungan output-nya pun akan kurang lebih sama. Artinya, secara sederhana boleh dikatakan bahwa dengan memeratakan kualitas pendidikan dasar-menengah, maka meratalah hasilnya sampai ke atas.

Investasi Manusia

Sayangnya, inilah yang belum kita miliki. Ini terlihat dari fakta yang dikeluarkan PISA 2015 di mana perbedaan skor rata-rata antara siswa dari kelompok dengan status sosial ekonomi terendah dan tertinggi mencapai 60 poin. Secara umum, skor rata-rata siswa dari keluarga yang lebih berada pun cenderung lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata siswa dari keluarga yang kurang beruntung.

Ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan Anindito Aditomo dan Ide Bagus Siaputra (2016), peneliti dari Universitas Surabaya, terhadap hasil ujian nasional (UN) siswa SMA dan SMK tahun 2016 bahwa ada keterkaitan antara capaian siswa dan status sosial ekonomi siswa yang diwakili oleh tingkat pendidikan orangtua dan jenis pekerjaan orangtua.

Baca Ulasan Lainnya: Kejujuran dalam UN

Ini sangat masuk akal karena jika mengacu pada hasil studi McNeil (2000) dan Nathan (2002), di sana dibeberkan bahwa biaya terbesar yang dikeluarkan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan anak-anak bukan di sekolah, melainkan di pusat-pusat bimbingan belajar. Jika kita cermat, fakta ini menyimpan sebuah kezaliman. Siapa pun tahu, hanya orang kaya yang bisa mengecap metode pembelajaran di bimbingan belajar. Akibat fenomena ini sangat fatal: orang miskin lalu tersingkirkan dari persaingan.

Ini semakin terasa lagi karena di negeri ini, sekolah agaknya menyerahkan beban pembelajarannya pada bimbel. Nah, melihat berbagai kecenderungan di atas, jelaslah bahwa memajukan bangsa ini harus dimulai dengan memeratakan pendidikan dasar-menengah. Ini semacam investasi masa depan. Dan, untungnya, seperti ditegaskan oleh peraih Nobel Ekonomi, James Heckman (2008), bahwa dari beberapa simulasi investasi, investasi manusia merupakan satu jenis investasi yang sangat baik.

Perinciannya begini: di antara daur hidup, investasi manusia semasa usai 0-3 tahun memberikan tingkat pengembalian investasi tertinggi, disusul lagi oleh investasi kesehatan, gizi, kemudian investasi prasekolah untuk usia 4-5 tahun, dan masa sekolah 7-24 tahun. Teknis inivestasi ini bisa dilakukan, selain memberikan gizi, juga dengan memberikan akses pendidikan yang sama sejak dini.

Sebab, seperti dikutip Elin Driana, bahwa dalam laporan-laporan siklus tiga tahunan PISA, secara konsisten ditegaskan bahwa sistem pendidikan terbaik di dunia diperoleh mereka yang memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang keluarga, ataupun status sosial ekonomi. Artinya, selain akses yang sama, kualitas pendidikan pun harus disetarakan. Sejujurnya, inilah sebenarnya yang sangat mendesak bagi kita, tetapi malah diabaikan.

Toleh misalnya UN. Adanya UN, di mana teknisnya adalah mempertandingkan siswa di pelosok-kota dan swasta-negeri, semestinya menjadi bentuk imperasi agar kita menyamakan kualitas, baik itu SDM, prasarana, dan sebaginya. Bagaimanapun, pendidikan harus sportif. Sangat tak sportif jika kita mempertandingkan siswa di pelosok-kota dan swasta-negeri pada posisi kualitas dan perhatian masih jauh berbeda. Sangat tak sportif jika pendidikan yang merupakan jalan terbaik untuk memeratakan ekonomi malah aksesnya dibuka secara lebar-lebar kepada orang kaya saja.

Jangankan mengangkat orang miskin dari lumpur kemiskinan, dengan membuka akses pendidikan jauh berkualitas bagi konglomerat, kita justru menjerumuskan orang melarat dengan cara yang sangat tragis: mengangkat diri kita dengan cara memijak punggung orang melarat. Syukurlah ketika baru-baru ini, bahwa pemerintah sudah membagi 17,9 juta Kartu Indonesia Pintar, di mana sekitar 736.848 di antaranya untuk anak yatim piatu.

Dari Pinggiran

Ini merupakan bentuk kesadaran bahwa memberantas kemiskinan bukan dengan memberikan mereka uang jajan, tetapi dengan memberikan investasi melalui pendidikan. Memang, angka ini masih sangat minim. Seperti kata Elfindri, dari 22 juta anak Indonesia (0-4), 4,2 juta di antaranya membutuhkan perhatian khusus. Mengapa? Mereka masih kekurangan gizi. Itu artinya, mereka belum selesai dengan perut, konon lagi dengan pendidikan?

Baca Ulasan Lainnya: Menuju Indonesia Sepenuhnya

Jadi, angka dan persebaran kartu ini harus dimaksimalkan dan tepat sasaran. Jangan lagi pemerataan hanya sebatas jualan kampanye. Sebab, seperti kita tahu, pada tahun 2012, Menteri Pendidikan saat itu, M.Nuh, sebenarnya sudah mempunyai gagasan ciamik: Menjangkau Mereka yang tak Terjangkau. Akan tetapi, alih-alih menjangkau, kita malah meninggalkannya. Ini terlihat dari hebohnya kita untuk menerapkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), membuat lagi sekolah berlabel unggulan, pada posisi sekolah di pelosok masih serba kekurangan.

Pada kondisi kekinian, menjadi timbul tanya: bagaimana dengan metode sekolah seharian kelak? Apakah hanya dilakukan di kota, tetapi malah diabaikan di desa sehingga pelosok semakin tertinggal dan kota semakin jauh? Saya punya harapan pada Jokowi-JK dengan jargonnya: membangun Indonesia dari pinggiran. Jika ini dilakukan di ranah pendidikan, saya yakin, perekonomian kita akan semakin merata.

Siswa tak akan ragu lagi untuk bermimpi tinggi-tinggi, termasuk mendaftar ke PTN ternama (bahkan, itu tak perlu lagi karena semua sudah jadi sama-sama ternama). Yang penting, rakyat jangan dimanjakan dengan uang jajan, tetapi baiklah mereka dikaryakan dengan investasi pendidikan. Pada saat itu, mimpi Syamsul Rizal tentang pendidikan tinggi akan tercapai. Bilakah?

Baca Ulasan Lainnya: Yesus dan Pendidikan yang Memerdekakan

Baca Ulasan Lainnya: McDOnaldisasi Pendidikan Indonesia

Info Penulis

Terlanjur Suka Manulis, tapi Bukan Hoax. Pengajar di Prosus Inten Medan. Sangat Bersemangat untuk Mengajar Orang Lain Menulis. Sudah Pernah Ke Paris atau Keliling Eropa (Cie, ketahuan bohongnya) hanya Karena Menulis dan Berkebudayaan

Bagikan:


Komentar