Jangan Ada Sekolah Semi Bimbel!

oleh Riduan Situmorang pada 3 Oktober 2017 (569 kali dibaca)

Ilustrasi diambil dari https://health.detik.com

 

Ada tengara yang menyebut bahwa diberlakukannya full day schooll merupakan salah satu cara untuk mengikis doyannya siswa ke bimbel. Adalah fakta bahwa saat ini memang pamor bimbel lebih tinggi daripada pamor sekolah. Andai sekolah tak punya kelebihan untuk “memproduksi” ijazah, besar kemungkinan sekolah akan ditinggalkan. Ini tentu sangat tak wajar. Bimbel berada di luar konsep pendidikan kita. Jika bimbel yang berada di luar konsep pendidikan saja menjadi pilihan, tentu ada sesuatu yang salah fatal dari sistem pendidikan kita.

Membuktikan ini sangat sederhana: biaya sekolah jauh lebih murah (bahkan gratis) daripada bimbel. Lalu, mengapa siswa masih berduyun-duyun ke bimbel? Jawaban normatifnya adalah karena siswa masih tak percaya diri kalau hanya mengandalkan sekolah. Jawaban ini tentu langsung menyemburatkan satu hal dan itu menyakitkan: guru belum memadai dalam memompa akademis siswa. Ini sangat ironis. Bagaimana tidak? Sekolah yang merupakan lembaga formal-legal-utama malah kalah dari bimbel yang hanya lembaga nonformal-(mungkin) illegal-pelengkap?

Baru-baru ini, Anies Baswedan—mantan menteri pendidikan yang kini menjadi gubernur terpilih DKI Jakarta—mewacanakan akan menambah anggaran di bidang pendidikan Rp46 miliar untuk membiayai program KJP Plus 2018. Melihat posisinya sebagai aktivis pendidikan, bahkan pernah memuncaki jabatan tertinggi pada pendidikan, tentu timbul sebuah kesimpulan yang jauh lebih menyakitkan lagi: Sang Mantan Menteri ternyata sudah sadar bahwa sekolah hanya menang untuk “memproduksi” ijazah.

Gejalan Kemunduran

Karena itu, meski bimbel di luar konsep pendidikan, Anies tetap memasukkannya dalam programnya. Sejujurnya, fenomena ini merupakan gejala kemunduran yang nyata dalam pendidikan di mana kita menyempitkan pendidikan menjadi sebatas persekolahan saja. Kita mengukur keberhasilan siswa cukup dari kemahirannya menjawab soal-soal. Karena kompetensi dasar siswa dilihat dari kemahiran menjawab soal, maka tak heran kalau kini sekolah-sekolah pun mulai ramai meniru cara bimbel.

 

Baca Opini Lainnya: Pendidikan Harusnya Mencerdaskan

 

Sepulang sekolah, misalnya, guru mewajibkan siswanya mengikut les tambahan. Ironisnya, meski sekolah meniru cara bimbel, lagi-lagi siswa tetap lebih bersemangat datang ke bimbel daripada ke sekolah, meski dengan taruhan harus memberi bayaran yang sangat tinggi. Ini terbukti dari hasil studi McNeil (2000) dan Nathan (2002) di mana biaya terbesar yang dikeluarkan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan anak-anak sama sekali bukan di sekolah, melainkan di pusat-pusat bimbingan belajar.

Melihat gejala ini, pertanyaan yang segera timbul dalam benak kita adalah: ada apa dengan pendidikan kita? Lebih spesifik lagi, ada apa dengan guru-guru kita? Mengapa guru “kalah” pamor dari tutor? Jawaban dangkal dari pertanyaan ini adalah guru kurang berkompeten. Namun, jawaban ini sangat mentah. Sebab, ada banyak guru yang nyambi jadi tutor di bimbel. Tak jarang guru yang nyambi jadi tutor itu malah menjadi sosok favorit di bimbelnya. Memang, di sisi lain, harus diakui bahwa banyak guru kalah gesit dari tutor dalam hal akademis.

Ini terbukti dari nilai UKG yang masih sangat rendah. Belum lagi berbagai pelatihan yang diberikan seringkali dihadapi sebatas pelengkap administrasi. Dana sertifikasi yang peruntukannya adalah menambah kompetensi guru pun masih salah pakai. Setidaknya, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan bahwa tunjangan profesi pada kenyataannya belum bisa meningkatkan kompetensi guru secara signifikan. Ini terjadi karena hanya 14 persen guru tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi.

Senada dengan itu, dari riset yang dilakukan peneliti asing mengenai peningkatan gaji guru melalui tunjangan profesi guru, juga dikemukakan bahwa tunjangan belum berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam kajian yang dilakukan Joppe de Ree, dkk itu disebutkan bahwa peningkatan gaji memang membuat guru puas dengan pekerjaannya dan tidak lagi tertekan dengan masalah kekuangan. Namun, dampaknya dalam mengembangkan kompetensi masih sangat kecil (Kompas, 30/08/2016). Mengapa ini terjadi?

Di sinilah kita perlu menjenguk lebih dalam ke sistem pendidikan kita. Betapa tidak, jika mengekor pada UU sebelum UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di sana disebutkan kompetensi guru diukur dari loyalitas dan kepatuhannya pada sistem pemerintahan. Kira-kira maksudnya adalah, bahwa guru yang kompeten adalah mereka yang mampu membeo, patuh, tanpa kehendak. Guru tak diberi wewenang luas untuk mengatur dan mengembangkan kompetensi dan potensinya, seperti yang dilakukan di bimbel.

 

Baca Opini Lainnya: Nasib Pengajar Bukan Guru

 

Bagi pemerintah, guru yang baik itu adalah guru yang meniru apa yang diajarkan di pusat. Manakala seorang guru coba bereksplorasi karena itu agak berbeda dengan standar yang diberikan dari pusat, guru tersebut akan dicap sebagai guru pembangkang. Guru harus menurut pada aturan pusat. Semua terstandarkan dan terseragamkan. Maka, RPP, silabus, dan segenap buku dari pusat menjadi acuan mati. Karena takut dihukum, ya, guru akhirnya meniru bulat-bulat RPP. Tak ada lagi ruang kreativitas di sana.

Jangan Berlelah-lelah

Buktinya, di BBM dan di akun facebook saya—mudah-mudahan Anda tidak—seringkali orang dari tim marketing penerbit ramai-ramai menjual RPP. Jurusnya satu: RPP ini sudah terstandarkan dan ini yang diakui dari pusat. Jurus itu boleh dipelesetkan: kalau Anda tak meniru RPP ini, itu artinya Anda guru pembangkang yang harus dihukum. Akibatnya, sekolah menjadi kaku sehingga gurunya pun ikut kikuk. Pada saat yang sama, bimbel justru lebih fleksibel dan up to date. Ruang kreativitas tutor sangat diparesiasi, bahkan diberi reward menarik.

Barangkali, dalam hal ini, kita tak usah malu-malu mencontoh bimbel. Cara pertama adalah memberikan guru kemerdekaan untuk berkembang. Begitupun, batasan meniru cara bimbel pun harus tegas. Jangan sampai kita membuat ruang pendidikan menjadi sekolah-semi bimbel. Bagaimanapun, sekolah bukan soal akademis semata. Menurut UU Sisdiknas 20/2003 pasal 26 ayat 3 ditegaskan bahwa sekolah mengajarkan kecakapan hidup: kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional.

Karena itu, janganlah sekolah sampai berlelah-lelah selama seharian (full day) hanya untuk belajar ala bimbel. Jangan pula sampai pemerintah, seperti Anies Baswedan bertindak kejauhan: memberi dana untuk bimbel. Ini sangat politis-bisnis. Pertama, siapa bimbel yang bekerja sama dengan pemerintah itu kelak? Kedua, apakah bimbel menjadi pedoman utama? Ringkasnya, mari beri kebebasan dan reward bagi guru berprestasi. Kembalikan sekolah sebagai ruang belajar, jangan hanya ruang “produksi” ijazah. Jika tidak, bimbel akan menggusur sekolah!

 

Baca Opini Lainnya: Kelas Pancasila

Baca Opini Lainnya: Membaca Atau Mati

Info Penulis

Terlanjur Suka Manulis, tapi Bukan Hoax. Pengajar di Prosus Inten Medan. Sangat Bersemangat untuk Mengajar Orang Lain Menulis. Sudah Pernah Ke Paris atau Keliling Eropa (Cie, ketahuan bohongnya) hanya Karena Menulis dan Berkebudayaan

Bagikan:


Komentar